Piru- DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat dengan pendapatan dengan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh masyarakat Desa Kasieh Kecamatan Taniwel di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten SBB.

Turut hadir pada rapat tersebut Ketua DPRD Kab. SBB Abd. Rasyid Lisaholit, S.Pi, Wakil ketua DPRD Arifin P. Grisya, SH, Ketua komisi 1 Jamadi Darman, S.Pd Ketua Komisi 2 Drs. J. M. Rotasouw, Ruly Sosal, SE, Jodis rumahsoal, Lusiana Sititit, Boby G. Tianakota. Sp, Eko Budiyono,Taher bin Ahmad, S.Hi, Elly Oktavianus, Abd Rauf Latulumamina, S.Sos, H. Hamza wakano, SH, MH, Greg Suripatty, S.IP.

Rapat dengan pendapat diawali dengan pembacaan surat masuk dari Masyarakat Forum Peduli Kasieh (FMPK) yang dibacakan oleh Ketua DPRD. Dimana maksud dan tujuan surat tersebut terkait Permohonan Tatap Muka (Audens) guna membicarakan keresahan ditengah masyarakat Desa Kasieh dengan rencana kehadiran PT.Gunung Makmur Indah (PT.GMI) yang akan mengelola pertambangan (Eksplorasi) di wilayah Desa Kasieh.

Awal penyampaian pendapat dari masyarakat Desa Kasie disampaikan oleh PJS Kepala Desa Kasieh Ny. Ashanti Latumapayahu, A. Md terkait kehadiran Forum Masyarakat Peduli Desa Kasieh yang tidak disetujui oleh pemerintah Desa karena forum ini di bentuk hanya oleh beberapa kelompok sehingga Forum ini mendapat penolakan dari masyarakat Desa Kasieh.

Sehingga hari ini saya hadir disini bersama dengan BPD,Tokoh Agama,Tokoh Pemuda,Tokoh adat dan Tokoh Masyarakat guna untuk dapat menyampaikan langsung kepada pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Komisi I dan II terkait dengan surat yang di sampaikan oleh Forum Yang mengatasnamakan Desa Kasieh untuk melakukan Tatap muka dengan Anggota DPRD Kab SBB komisi I dan II terkait dengan pertambangan marmer yang akan dilakukan di Taniwel khususnya Didesa Kasieh.

Ketua BPD Desa Kasieh Bpk. Arum juga menyampaikan selaku ketua BPD Desa Kasieh ingin menyampaikan kepada Forum Dewan yang terhormat disaat ini bahwa dengan adanya surat yang masuk ke DPRD Kab.SBB dari masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Desa Kasieh untuk melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Kab.SBB komisi I dan II saya meminta untuk diabaikan saja oleh DPRD Kab.SBB karena Forum Tersebut adalah ilegal karena tidak memiliki Keapsahan Hukum. Pasalnya” Forum tersebut tidak di akui oleh Pemerintah Desa Kasieh dengan seluruh masyarkat Desa Kasieh karena mereka membentuk Forum Ini dengan melakukan rapat tertutup.

Selanjutnya Penyampaian dari Tokoh Adat Desa Kasieh Ali Touweli yakni Kami semua yang hadir disaat ini sebagai perwakilan dari Desa Kasieh menyatakan bahwa tersebut tidak sah dan ilegal sehingga apa yang disampaikan oleh mereka itu bukan berdasarkan hasil keputusan dari masyarakat Desa Kasieh. Saya juga berharap kepada kita semua khusus untuk masalah Forum Peduli kasieh biarlah nanti kita kembali ke Desa kasieh kita bahas bersama di Desa dan untuk masalah pertambangan kita juga harus bahas bersama dengan seluruh masyarakat Desa.

Kepala seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.SBB yang diwakili oleh Amus Makaruku mengatakan dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan ijin Amdal masih dalam proses pada Dinas Provinsi karena untuk Kabupaten SBB belum ada Komisi Amdal sehingga untuk sekarang ini masih dalam proses di Komisi Amdal Propinsi.

“Terkait dengan prosedur Ijin lingkungan rencana eksplorasi batuan marmer PT.GMI telah di keluarkan Oleh Bupati SBB pada tanggal 1 Juni 2020 sesuai dengan rekomendasi yang di berikan dari Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup terkait dengan Ijin Pertambangan.

LEAVE A REPLY