Paska gempa bumi yang melanda sebagian daerah di Maluku terlebih khusus di Kabupaten Seram Bagian Barat pada 26 September 2019 lalu, banyak rumah penduduk menjadi korban kerusakan, baik kondisi berat, sedang maupun ringan.

Menyikapi kondisi  ini BNPB pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah SBB berupaya memberikan bantuan kepada para korban kerusakan rumah dengan membuat kebijakan bantuan.

Namun untuk sementara Kebijakan bantuan untuk rumah rusak pasca gempa Maluku seperti Dana Tunggu Hunian dan Cash For Work di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku masih terus berproses.

Walaupun dana sudah terparkir di Pemerintah Kabupaten namun belum tersalurkan ke masyarakat dikarenakan verifikasi dan validasi calon penerima belum selesai.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pengungsi di kantor Bupati SBB yang dipimpin Sekretaris Derah SBB Mansur Tuharea hadir juga mendampingi yaitu Direktur Penanganan Pengungsi Johny Sumbung Jumat (6/11).

Suasana pertemuan antara BNPB Pusat dan Pemerintah Daerah SBB membahas bantuan kepada para korban gempa.

Terungkap berbagai kendala di lapangan dari OPD yang ikut dalam rapat sehingga membutuhkan terobosan untuk percepatan penyelesaian. Johny Sumbung memberikan arahan bahwa sesuatu yang wajar permasalahan pasti ada namun bagaimana strategi untuk percepatan. “Permasalahan itu wajar tetapi bagaimana strategi penanganannya mesti memecahkan masalah” pungkas Johny.

“Jadi jika data awal rumah rusak 1000, muncul 500 data sudah lengkap maka keluarkan SK dulu yang prioritas tidak ada masalah data, yang bermasalah verifikasi ulang libatkan Dukcapil dengan kelengkapan paraf koordinasi” Tambah Johny.

Sekda SBB mengamini apa yang disampaikan Johny dan memotivasi perangkat OPD terutama BPBD dan Dukcapil untuk segera turun dan menyebar menyelesaikan permasalahan yang sudah dikemukakan dalam forum rapat tersebut.

LEAVE A REPLY